BORNEONEWS, Beijing – Pemerintah China menyatakan terbuka untuk kembali menjalin komunikasi dengan Jepang, dengan syarat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menarik pernyataannya terkait Taiwan yang dinilai keliru oleh Beijing.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan, jika Jepang benar-benar ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan China, maka langkah yang perlu diambil jelas dan konkret.
“Jika pihak Jepang sungguh ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan China, yang perlu dilakukan sederhana dan jelas, yakni menarik kembali pernyataan Takaichi yang keliru mengenai Taiwan,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 10 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk menjaga saluran dialog dengan China tetap terbuka, meskipun hubungan bilateral kedua negara tengah mengalami ketegangan.
“Justru karena terdapat kekhawatiran dan tantangan antara Jepang dan China, komunikasi menjadi penting. Jepang terbuka terhadap berbagai bentuk dialog,” ujar Takaichi dalam konferensi pers usai kemenangan pemilu majelis rendah Jepang, Senin (9/2/2026).
Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi berhasil memenangkan pemilu dengan raihan 316 kursi dari total 465 kursi, menjadi kemenangan terbesar sejak partai tersebut berdiri pada 1955.
Namun, Lin Jian menegaskan bahwa dialog sejati hanya dapat terwujud apabila dibangun atas dasar saling menghormati dan konsistensi antara pernyataan dan tindakan di lapangan.
“China telah berulang kali menjelaskan posisinya. Dialog yang sejati harus dilandasi saling menghormati dan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa China akan mencermati apakah pernyataan Takaichi sejalan dengan kebijakan nyata Jepang atau justru bertentangan.
“Jika hanya berbicara tentang dialog sambil terus memicu konfrontasi, maka dialog semacam itu jelas tidak dapat diterima. Kami meminta Jepang mematuhi empat dokumen politik China-Jepang dan menunjukkan ketulusan melalui tindakan nyata,” kata Lin Jian.
Ketegangan hubungan China-Jepang meningkat sejak pernyataan Takaichi pada 7 November 2025, yang menyebut penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”. Pernyataan tersebut dipahami Beijing sebagai sinyal dukungan Jepang terhadap Taiwan apabila terjadi blokade atau tekanan militer dari China.
Sebagai respons, China mengambil sejumlah langkah balasan, mulai dari menangguhkan impor produk laut Jepang, menghentikan pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warganya untuk tidak bepergian maupun belajar ke Jepang, menghentikan penayangan film Jepang, hingga menyatakan akan bertindak tegas apabila Tokyo terlibat secara militer dalam isu Taiwan.
Ketegangan juga sempat meningkat di lapangan setelah dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dilaporkan mengunci radar secara bergantian ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di wilayah udara internasional tenggara Okinawa pada Desember 2025, yang memicu protes resmi dari pemerintah Jepang.
Sanae Takaichi sendiri mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang sejak dilantik pada Oktober 2025. Ia dikenal memiliki pandangan politik tegas, menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, serta berencana mengunjungi Washington bulan depan untuk kembali bertemu Presiden AS Donald Trump guna membahas berbagai tantangan global.
ANTARA
