BORNEONEWS, Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditetapkan sebagai pilot project Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
"Kami mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang telah menjadikan Kotim sebagai pilot project ILP. Seluruh pendanaan akan diberikan oleh Kemenkes, dan kami juga terus dibimbing, dimonitor, serta dievaluasi. Harapannya Kotim menjadi salah satu daerah yang berhasil dalam pelaksanaan ILP," kata Pj Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi, Rabu, 11 Februari 2026.
Umar menjelaskan, pada tahun 2026 Kotim juga mendapatkan dukungan dana hibah Global Fund. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 84 Tahun 2026, telah ditetapkan sejumlah fasilitas kesehatan sebagai lokasi percontohan implementasi ILP, yakni Puskesmas Ketapang 2, Pustu Bangkuang Makmur, Pustu Telaga Baru, serta 10 posyandu.
Kotim sebenarnya telah mulai menerapkan Integrasi Layanan Primer sejak 2024. Namun pada tahun ini, Kotim resmi masuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan ILP, yang merupakan salah satu dari enam pilar transformasi sistem kesehatan.
"Integrasi layanan primer ini membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan. Kalau sebelumnya di puskesmas dikenal poli gigi, poli umum, poli KIA, dan lainnya, sekarang beralih ke sistem klaster, yaitu klaster 1 sampai klaster 5," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim tersebut.
Melalui sistem klaster, pelayanan kesehatan menjadi lebih terintegrasi dan berbasis data. Setiap pasien tidak hanya ditangani berdasarkan keluhan utama, tetapi juga melalui pendataan menyeluruh yang terekam dalam aplikasi layanan kesehatan.
"Misalnya seseorang datang untuk berobat gigi, dari kuesioner dan data yang diinput bisa terdeteksi indikasi penyakit lain. Itu bisa langsung ditangani atau dicegah agar tidak berkembang," tambahnya.
ILP menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, dengan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Dari posyandu, layanan dapat dirujuk ke pustu, kemudian ke puskesmas, hingga ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti rumah sakit jika diperlukan.
"Pelayanan ini berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, melahirkan, bayi, balita, dewasa, hingga penanganan penyakit lainnya. Semua terintegrasi," paparnya.
Umar menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, desa, hingga partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ILP sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak karena fokus utama layanan adalah langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait kendala, Umar mengakui masih adanya kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan ILP.
"Nakes kita memang sangat kekurangan. Tapi dengan kekurangan tidak menghambat atau bahwa pelaksanaan ILP itu gagal," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
