BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, menegaskan bahwa masih banyak hal-hal teknis yang perlu diperhatikan pemerintah terkait upaya optimalisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi ini.
Menurutnya, perbaikan aspek teknis menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memudahkan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan fakta bahwa jangkauan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Pajak (Samsat) ke daerah-daerah pelosok masih menjadi pekerja rumah yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah.
"Untuk Pemkab Seruyan ini memang mereka sudah dianggarkan dukungan operasional Samsat untuk menunjang kelancaran tugas aparat menjangkau daerah yang jauh dari pusat layanan," katanya, Kamis, 12 Februari 2026.
Kebutuhan akan layanan yang merata tidak hanya diperlukan di Kabupaten Seruyan, melainkan juga di seluruh kota dan kabupaten lainnya di Kalteng dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politikus dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa ketersediaan layanan yang mudah dijangkau menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya pelayanan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, hingga penyediaan sarana prasarana pendukung seperti mobil keliling hingga pembentukan Samsat Pembantu yang dapat melayani masyarakat setiap hari. Hal ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak yang berada di wilayah terpencil.
"Kalau layanan bisa dijangkau pastinya pembayaran pajak akan naik, yang nanti berpengaruh untuk realisasi pendapatan di akhir tahun," ucapnya.
Menurut Muhajirin, kemudahan akses layanan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi layanan ini tidak hanya sebatas memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku wajib pajak, tetapi lebih kepada upaya nyata pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak yang telah dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Target-target pajak tiap tahun kita sadari terus naik, tentu untuk merealisasikan itu perlu upaya yang bisa mendorong penerimaan pendapatan bisa naik," pungkasnya. (PATHUR/j)
