BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-127 yang akan digelar di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah.
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing, mengatakan anggaran tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program TMMD yang selama ini dinilai efektif mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.
“TMMD tahun ini difokuskan pada kegiatan fisik sesuai rencana dari TNI,” ujar Efrensia saat kegiatan di Tewah, Jumat, 13 Februari 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan fisik yang akan dilaksanakan meliputi pembukaan badan jalan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sumur bor dan sarana air bersih, perbaikan rumah ibadah, hingga pembuatan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
Program TMMD sendiri telah beberapa kali dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Pada 2025 lalu, TMMD Imbangan ke-125 digelar di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Rungan, dan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Pemkab Gunung Mas menyambut baik keberlanjutan program TMMD karena dinilai mampu membantu percepatan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.
Efrensia yang merupakan Wakil Bupati perempuan pertama di Gunung Mas itu berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik demi mendukung pembangunan daerah.
“Saya mengajak camat, lurah, kepala desa, serta seluruh masyarakat Kecamatan Tewah untuk bersama-sama menjaga dan memelihara infrastruktur yang dibangun. Ini penting untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, TMMD merupakan bagian dari operasi bhakti TNI yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat setempat.
“Kegiatan ini rutin dilaksanakan dan melibatkan banyak pihak, mulai dari TNI, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat,” ujarnya.
Menurut Efrensia, perencanaan TMMD disusun menggunakan sistem bottom up planning, yakni dimulai dari usulan dan musyawarah di tingkat desa, kemudian berjenjang hingga tingkat provinsi sebelum ditetapkan menjadi program TMMD.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan TMMD berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Komandan Kodim 1018/Gunung Mas, Letkol Inf Akhmad Rahmatullah, menegaskan TMMD merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“TMMD menjadi bukti kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam membangun daerah. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
