BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat daerah pemilihan II di Kecamatan Kotawaringin Lama menjadi ajang curhat warga Desa Ipuh Bangun Jaya dan Desa Palih Baru. Krisis air bersih hingga infrastruktur tertinggal mendominasi aspirasi yang disampaikan.
Ketua rombongan reses, Erry Eryansyah, Jumat, 13 Februari 2026 mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat di wilayah terluar Kobar yang berbatasan dengan kabupaten lain.
“Keluhan masyarakat ini menyangkut kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, jalan, penerangan, kesehatan sampai pendidikan. Ini tidak bisa ditunda dan harus menjadi prioritas pembangunan daerah,” jelas Erry Eryansyah.
Rombongan reses lintas fraksi itu terdiri dari tujuh anggota dewan, yakni Elkendri (NasDem), Ndrasani (PKB), M. Wahyu Isro dan M. Toha (Gerindra), Mirza (PDIP), serta Rexy (PAN).
Erry Eryansyah mengatakan di Desa Ipuh Bangun Jaya, warga mengeluhkan krisis air bersih yang semakin parah saat musim kemarau. Warga kesulitan mendapatkan air layak untuk kebutuhan sehari-hari.
"Warga mengaku sangat kesulitan saat kemarau. Air bersih susah, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan,” jelas Erry Eryansyah.
Selain itu, lanjut Erry Eryansyah minimnya penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan. Warga merasa tidak aman saat malam hari, terutama ketika truk-truk sawit melintas di jalan utama desa yang kondisinya belum sepenuhnya baik.
“Warga meminta penambahan lampu jalan karena kalau malam gelap sekali. Jalan juga masih rusak di beberapa titik, ini menyulitkan mobilitas warga,” jelas Erry Eryansyah.
Sedangkan, menuryt Erry Eryansyah, warga Ipuh Bangun Jaya mengusulkan pembangunan tower penampungan air lengkap dengan drainase di kawasan BUMDes, penambahan tenaga kesehatan, serta program bedah rumah bagi warga kurang mampu.
Keluhan serupa juga disampaikan warga Desa Palih Baru yang berada satu jalur dengan Ipuh Bangun Jaya. Selain krisis air bersih dan jalan rusak, mereka menyoroti persoalan administrasi tapal batas tiga kabupaten yang belum tuntas.
“Warga di desa eks-transmigrasi, tapi karena batas wilayah belum jelas, menurut warga, mereka belum menikmati pendapatan plasma dari perusahaan sawit. Akibatnya warga mengatakan pembangunan desa tersendat,” jelas Erry Eryansyah.
Warga Palih Baru bersama desa-desa satu jalur juga meminta peningkatan jalan provinsi dari Desa Sagu hingga Simpang Kenawan yang saat ini rusak berat. Mereka juga berharap perhatian terhadap gaji honorer guru sekolah ramah anak serta perbaikan fasilitas pendidikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Erry menegaskan seluruh masukan akan dibawa ke pembahasan di DPRD dan diperjuangkan agar masuk dalam skala prioritas.
“Kehadiran kami lintas fraksi ini menunjukkan komitmen bersama. Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan reses saja, tetapi harus kami kawal hingga terealisasi,” tegasnya. (WAHYU KRIDA/y)
