BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar mengantisipasi potensi kelangkaan elpiji 3 kilogram seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan. Lonjakan permintaan, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner, dinilai berisiko menekan ketersediaan gas bersubsidi di tingkat pengecer.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, mengatakan peningkatan kebutuhan elpiji 3 kg merupakan pola yang hampir selalu terjadi setiap Ramadan. Jika tidak diimbangi dengan distribusi yang lancar dan pengawasan ketat, kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan di lapangan.
“Kami melihat ada potensi peningkatan permintaan elpiji 3 kg selama Ramadan, terutama dari UMKM kuliner yang aktivitasnya meningkat. Jika distribusi tidak berjalan optimal, ini bisa memicu kelangkaan di tingkat pengecer,” ujar Tantawi, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurutnya, Pemko Palangka Raya perlu segera mengambil langkah antisipatif dengan memastikan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Pertamina, serta agen dan pangkalan penyalur. Stabilitas pasokan dinilai menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami berharap Pemko tidak menunggu masalah muncul. Antisipasi harus dilakukan sejak awal agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan elpiji, khususnya pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada gas 3 kg,” tegasnya.
Selain menjamin kelancaran distribusi, Tantawi juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan. Ia meminta Pemko memperketat pengawasan di tingkat pengecer guna mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang dapat memperburuk kondisi pasokan.
“Pengawasan harus diperkuat. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau permainan distribusi, harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (MARINI/j)
