BORNEONEWS, Palangka Raya - Usulan pengadaan 10 mobil dinas DPRD Palangka Raya ditolak pihak eksekutif. Alhasil, niat anggota Dewan menikmati fasilitas mobil dinas super mewah, lagi-lagi hanya sebatas mimpi. Sudah dua kali diusulkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya selalu tidak berhasil terbeli.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kandarani kepada Borneonews menjelaskan, saat ini semua unsur pimpinan dewan telah memiliki mobil dinas. Jadi jika usulan pengadaan 10 mobil dinas itu untuk kepentingan operasional anggota dewan secara aturan tidak bisa.
"Ya kalau mau pengadaan baru bahasanya untuk operasional sekretariat dewan. Jadi, kalau ada anggota dewan yang mau pakai mobil dinas sistemnya harus pinjam pakai dan barangnya tidak boleh dibawa pulang ke rumah," tutur Kandarani, Jumat (16/12/2016), di sela acara penyerahan kendaraan dinas untuk para pejabat secara simbolis oleh Wali Kota Palangka Raya, Riban Satia.
Sekretaris DPRD Palangka Raya, Sitti Masmah mengaku terus mengusulkan pendagaan mobil dinas untuk menunjang aktivitas anggota dewan yang terhormat.
Pada 2015 bagian sekretariat dewan mengusulkan pengadaan 10 unit mobil dinas ke Bagian Perlengkapan Pemkot Palangka Raya. Usulan ini gagal karena dianggarkan melalui APBDP, sehingga waktu untuk proses lelang tidak sempat terkejar.
Pada 2016 diusulkan lagi, tapi gagal lagi. Kali ini kendalanya bukan persoalan waktu, tapi lebih persoalan teknis penggunaannya. Bagian Perlengkapan Pemkot Palangka Raya tidak berani mengabulkan usulan 10 mobil dinas dewan karena 'bahasa' pengadaan untuk keperluan anggota dewan, bukan operasional sekretariat dewan.
Di sisi lain tahun ini Pemkot Palangka Raya 'sukses' membeli 47 kendaraan dinas, termasuk armada angkutan sampah, bus, pikap, dan sepeda motor. Anggaran yang dikeluarkan untuk membeli 47 kendaraan untuk plat merah itu mencapai Rp7,4 miliar.
Wali Kota Riban Satia secara simbolis menyerahkan kendaraan dinas kepada para pejabat, Jumat (16/12/2016). Kendaraan dinas yang diserahkan terdiri dari 12 mobil dinas, 14 mobil APV, empat pikap, dua amrol, satu bus sedang, satu bus, satu SRV untuk wakil walikota, dan 12 sepeda motor.
Dana yang dihabiskan untuk pengadaan mobil dinas Rp5,3 miliat untuk 28 unit, Amrol Rp900 juta, bus Rp1 miliar lebih, sepeda motor Rp200 juta, sehingga totalnya Rp7,4 miliar. (ROKIM/N).
