BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, dengan menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan salah satunya melalui pendampingan kunjungan kerja pihak daerah ke Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Junaidi bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Muhammad Anshari mendampingi Bupati Katingan Saiful dalam kunjungan kerja ke ibu kota.
Agenda utama kunjungan tersebut adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR-RI terkait usulan perbaikan infrastruktur jalan strategis di Kabupaten Katingan.
Anggota DPRD Kalteng yang turut dalam rombongan mengungkapkan bahwa pihaknya memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah anggota DPR-RI, termasuk anggota Komisi IV Bambang Purwanto yang membidangi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
"Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan konsultasi dan silaturahmi. Tujuannya agar program pemerintah pusat yang belum diketahui daerah bisa terserap, mengingat anggaran kabupaten/kota saat ini sangat terbatas," ujarnya, Senin, 16 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan bersama DPRD Kalteng memperjuangkan dua ruas jalan prioritas agar dapat dibiayai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Prioritas pertama adalah pembukaan akses jalan dari Pegatan menuju Katingan Kuala sepanjang kurang lebih 94 kilometer. Ruas ini dinilai sangat urgen karena menjadi akses utama menuju lumbung pangan daerah.
"Tujuannya dalam rangka membuka akses dari Kasongan ke lumbung pangan kita. Karena Katingan Kuala itu merupakan kawasan food estate-nya Katingan," jelasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat (Kabupaten Melawi) sepanjang 82 kilometer. Pembukaan akses ini diharapkan dapat mendongkrak pergerakan ekonomi, perkebunan, dan pertanian antar-provinsi.
Selain itu, ia menegaskan bahwa DPRD Kalteng membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng yang membutuhkan pendampingan ke kementerian terkait.
Menurutnya, banyak peluang program nasional yang bisa dibawa ke daerah jika komunikasi terjalin dengan baik.
Selain infrastruktur, pihaknya juga sempat mendampingi kelompok usaha pengusaha unggas Kalteng ke Kementerian Pertanian untuk menyerap program bantuan pusat.
"Kita bersedia dan bersepakat untuk membantu Bupati/Wali Kota kalau ingin minta pendampingan ke manapun. Baik ke DPR-RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, atau kementerian lainnya demi pembangunan Kalteng," pungkasnya. (PATHUR/H)
