BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Timur menggelar rapat pleno penyusunan program kerja tahun 2026. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah lima kabupaten serta pimpinan lembaga jasa keuangan.
Asisten Direktur Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalteng Andrianto Suhada menyebut TPAKD berperan sebagai penggerak kolaborasi daerah dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan penting agar program inklusi keuangan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran hingga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil," kata Andrianto dalam rilisnya pada Rabu, 18 Februari 2026.
Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Barito Utara, Barhum Poderlin Girsang menilai rapat pleno juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah strategis baru yang sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
"Kami berharap forum tersebut menghasilkan kesepakatan konkret dan aplikatif sehingga percepatan akses keuangan dapat berjalan inklusif dan berkeadilan serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Barhum lagi.
Rapat kemudian dilanjutkan diskusi interaktif peserta Wilayah Timur untuk membahas tantangan penyusunan program kerja 2026, mulai dari literasi keuangan hingga perluasan layanan bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. (TESTI PRISCILLA/j)
