BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menampung sebanyak 120 usulan prioritas dari Kecamatan Benua Lima dengan total estimasi anggaran mencapai Rp64,67 miliar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam), Rabu, 18 Februari 2026.
Musrenbangcam tersebut digelar sebagai forum strategis penyelarasan aspirasi desa guna mendorong pemerataan pembangunan di wilayah selatan Barito Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapplitbangda Barito Timur, Franz Sila Utama, yang hadir mewakili Bupati Barito Timur. Forum ini dihadiri Camat Benua Lima, anggota DPRD Dapil I, unsur Forkopimcam, perangkat daerah, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Camat Benua Lima, Mahadani, melaporkan bahwa usulan tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh desa yang ada di wilayahnya, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Total ada 120 usulan prioritas yang kami sampaikan dengan estimasi anggaran sekitar Rp64,67 miliar. Ini merupakan kebutuhan riil masyarakat desa yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapplitbangda Franz Sila Utama menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan mulai tahun 2026–2027 wajib diinput melalui sistem SIPD-RI agar aspirasi masyarakat tetap tercatat sebagai prioritas, meskipun belum sepenuhnya dapat terakomodasi dalam anggaran berjalan.
“Semua usulan wajib masuk SIPD-RI, sehingga tetap terdokumentasi dan menjadi dasar perencanaan pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.
Franz menambahkan, tema pembangunan Barito Timur tahun 2027 difokuskan pada peningkatan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Dapil I, Trikorianto, yang menyatakan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat Kecamatan Benua Lima hingga pembahasan di tingkat kabupaten. Ia sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga tata batas wilayah dengan daerah tetangga untuk mencegah potensi konflik sosial maupun sengketa lahan.
“Kami siap mengawal usulan masyarakat ini. Selain itu, persoalan tata batas wilayah juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah sosial dan sengketa di kemudian hari,” kata Trikorianto.
Pemkab Bartim berharap Musrenbangcam Benua Lima ini dapat menghasilkan program-program prioritas yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
