BORNEONEWS, Sampit – Dinas Sosial (Dinsos) Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti potensi gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama Bulan Suci Ramadan, khususnya terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta modus orang terlantar.
"Yang bisa mengganggu kenyamanan ini adalah adanya gelandangan dan pengemis. Ini juga perlu penertiban, juga biasanya kadang-kadang ini modus orang terlantar," kata Kepala Dinsos Kotim Hawianan, Rabu, 18 Februari 2026.
Seringkali pada bulan Ramadan, gepeng memanfaatkan momen banyaknya orang berbagi di jalanan sebagai bentuk amal. Sehingga kerap kali gepeng muncul di lampu merah persimpangan jalan.
Selain itu, penanganan orang terlantar kerap menjadi persoalan pelik karena menyangkut aspek kemanusiaan dan citra pemerintah daerah. Jika tidak dilayani, dikhawatirkan akan berdampak pada marwah pemerintah daerah.
"Kalau kita tidak melayani, barangkali ini juga berpengaruh kepada marwah pemerintah daerah karena tidak melayani masyarakat," tambahnya.
Ia mencontohkan pengalaman tahun sebelumnya, saat ditemukan orang terlantar di pelabuhan yang tidak bisa diberangkatkan karena sakit. Kondisi tersebut sempat memicu kebingungan lintas instansi terkait siapa yang harus bertanggung jawab.
Belajar dari pengalaman tersebut, Dinsos Kotim berharap adanya sinergi yang lebih kuat dengan berbagai pihak, seperti Satpol PP, kepolisian, TNI, hingga pengelola pelabuhan, terutama karena kawasan pelabuhan dinilai rawan menjadi lokasi munculnya orang terlantar.
"Kami berharap ada kerja sama atau bantuan, terutama dari TNI dan pihak pelabuhan, untuk memfasilitasi penanganan orang-orang terlantar ini. Nanti akan kami asesmen, apakah ini benar-benar kondisi mendesak atau hanya modus yang merugikan pemerintah daerah," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
