BORNEONEWS, Palangka Raya - Kegiatan pemantauan dan evaluasi program mandatori biodiesel di Fuel Terminal Boyolali tidak hanya meninjau aspek teknis operasional, tetapi juga menegaskan fungsi pengawasan kelembagaan. Dari unsur Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, hadir Anggota Dewan Pengawas, Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono dan Sekretaris Dewan Pengawas Syauqi Ahmada.
Kehadiran Dewan Pengawas menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola program berjalan akuntabel serta sesuai mandat yang diberikan pemerintah.
"Pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada aspek distribusi dan pencampuran, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu yang ditetapkan," kata Hadi dalam rilisnya pada Kamis, 19 Februari 2026.
Program mandatori biodiesel dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Di tingkat daerah, kebijakan ini membantu menjaga ketersediaan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil berbasis impor.
"Secara nasional, implementasi biodiesel turut memperkuat ketahanan energi. Pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sumber daya domestik menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan," katanya lagi.
Di sisi hulu, program ini menopang keberlanjutan sektor perkebunan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Sementara di sisi hilir, masyarakat memperoleh pasokan bahan bakar yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan kualitas yang terjamin melalui sistem pengawasan terpadu.
"Melalui pengelolaan dana yang profesional dan pengawasan berkesinambungan, BPDP menegaskan komitmennya untuk memastikan program mandatori biodiesel berjalan efektif," kata Hadi lagi.
Harapannya, kebijakan ini terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (TESTI PRISCILLA/j)
