BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengancam akan mencabut izin perkebunan yang bermasalah. Banyak pengusaha perkebunan yang hanya incar perizinan, tetapi nenelantarkan. Totalnya ratusan ribu hektare. Selain itu, banyak ditemukan perizinan overlapping antara luasan satu dengan luasan perizinan lainnya.
“Kita akan cabut izin yang overlap dan izin tidak dikerjakan itu, untuk kepentingan daerah. Statusnya kita cabut dan karena itu menjadi tanah negara kembali. Saya akan menginstruksikan untuk mengambilalih luasan perizinan bermasalah tersebut untuk ditarik kembali menjadi lahan negara. ” ujar Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran saat memberi sambutan dalam acara pelantikan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (17/12/2016) malam.
Gubernur mengatakan, langkah tersebut demi untuk mensejahterakan rakyat Kalteng. Karena selama ini begitu mudahnya pemerintahan memberikan izin kepada investor terutama berkebangsaan asing. Tetapi kehadiran mereka belum banyak memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.
“Sekali-kali mari kita berpikir untuk Kalteng. Kebun-kebun yang overlap harus kita bersihkan, kita cabut dan berikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah nanti yang harus andil mengaturnya,” tandas dia.
BUKAN Rampok!
Sugianto juga menegaskan, kebijakannya untuk menertibkan perizinan dan mencabut izin bermasalah (yang overlap) bukan dalam kerangka merampok. Tetapi demi untuk menyelamatkan peruntukan sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat terutama penduduk di sekitarnya. Ia miris, keberadaan puluhan tahun perusahaan besar tidak memberikan kontribusi yang riil bagi daerah.
“Kita bukan rampok!. Tapi saya melihat, tanpa dukungan dan kekuatan dari organisasi daerah untuk kepentingan masyarakat sulit ini. Kita mau ada plasma untuk masyarakat tapi faktanya belum banyak yang indahkan. Kita juga minta agar ada PAD bagi daerah misalnya saham, masih juga kesulitan. Bumi kita ini kaya tetapi masyarakatnya miskin, tidak sesuai dengan potensi SDA kita. Apa yang salah?” pungkasnya.
Ia juga meminta agar semua perusahaan, baik bidang pertambangan yang tergabung dalam APTA maupun bidang perkebunan yang tergabung dalam GAPKI, untuk alokasikan keunntungan perusahaan dengan berbagi perhatian kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
