PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program strategis nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyediakan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, sebagai bentuk sinergi daerah dalam mengatasi masalah backlog perumahan di tingkat lokal maupun nasional.

Zaini menjelaskan, pemenuhan hunian yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus diupayakan secara kolektif.

Menurutnya, program ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui lingkungan tempat tinggal yang sehat dan aman.

"Pemerintah Kota Palangka Raya melihat inisiatif ini sebagai solusi konkret bagi warga yang selama ini sulit mengakses kepemilikan rumah," katanya, Kamis, 19 Februari 2026.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kota akan berperan aktif memfasilitasi berbagai aspek administratif dan teknis yang diperlukan.

Salah satu langkah krusial adalah memastikan ketersediaan lahan serta melakukan sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan proyeksi pembangunan perumahan tersebut.

Langkah ini diambil agar pembangunan hunian nantinya tetap selaras dengan konsep tata kota yang berkelanjutan.

Selain urusan lahan, Zaini juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan bagi pengembang yang berfokus pada perumahan rakyat.

Pihaknya pasti akan menyederhanakan birokrasi agar proses pembangunan tidak terhambat oleh kendala administratif yang berbelit-belit.

"Hal ini diharapkan mampu menarik minat investor dan pengembang lokal untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan target penyediaan rumah di wilayah kita ini," jelasnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga menyadari bahwa tantangan terbesar dalam program ini adalah memastikan sasaran penerima manfaat benar-benar tepat.

Oleh karena itu, koordinasi dengan dinas terkait dan instansi vertikal lainnya akan diperkuat guna melakukan validasi data MBR yang akurat.

Transparansi dalam distribusi dan akses pembiayaan menjadi prioritas utama agar masyarakat yang paling membutuhkan dapat segera memiliki hunian.

Ia berharap program 3 juta rumah ini dapat memberikan efek domino bagi perekonomian di Palangka Raya, mulai dari penyerapan tenaga kerja konstruksi hingga geliat sektor industri material bangunan.

Dengan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta, target hunian layak bagi seluruh warga Palangka Raya optimis dapat segera terwujud. (HENDRI/j)