BORNEONEWS, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng penugasan pemerintah akan segera direalisasikan untuk membantu masyarakat pada Ramadan 1447 Hijriah ini.
Rizal menargetkan distribusi bantuan pangan mulai berjalan pekan keempat Februari 2026, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan dan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026.
“Insya Allah minggu depan sudah mulai penyaluran bantuan pangan,” ujar Rizal di Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia menjelaskan, dana bantuan pangan telah resmi cair dari Kementerian Keuangan, sehingga Bulog kini memfinalisasi kesiapan teknis dan administratif sebelum distribusi dilakukan secara serentak.
“Dananya baru cair, jadi kami langsung percepat persiapan penyaluran,” katanya.
Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjadi instrumen pengendalian harga beras dan minyak goreng di pasaran selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari–Maret 2026.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa penugasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
“Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta penerima untuk alokasi Februari dan Maret,” ujar Amran.
Dalam penugasan tersebut, setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk satu bulan, yang disalurkan satu kali secara sekaligus setelah anggaran tercantum dalam DIPA Bapanas.
Secara keseluruhan, Bulog akan menyalurkan 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng untuk dua bulan penyaluran, dengan total anggaran mencapai Rp11,92 triliun.
Pemerintah menegaskan program bantuan pangan ini merupakan bagian dari komitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak kepada rakyat.
ANTARA
