BORNEONEWS, Palangka Raya – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini, DPRD Kota Palangka Raya memberikan sejumlah catatan penting terhadap jalannya pemerintahan.
Salah satu sorotan utama adalah persoalan banjir dan penataan pasar yang dinilai masih menjadi tantangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery mengatakan bahwa persoalan banjir masih kerap terjadi di sejumlah wilayah kota, terutama saat curah hujan tinggi.
"Kondisi ini dinilai menjadi indikator bahwa sistem drainase dan penanganan infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan," katanya, Senin, 23 Februari 2026.
Banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi warga, termasuk pedagang dan pelaku usaha kecil.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kota untuk mempercepat program perbaikan drainase dan infrastruktur yang berkaitan dengan pengendalian banjir.
Selain persoalan banjir, Khemal juga menyoroti penataan pasar yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Ia menilai masih diperlukan pembenahan agar pasar-pasar di Kota Palangka Raya dapat tertata dengan baik, bersih, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen.
Penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga menyangkut aspek ketertiban, kenyamanan serta peningkatan daya saing pasar tradisional.
"Dengan penataan yang baik, pasar dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang lebih produktif dan tertib," tambahnya.
Khemal berharap pemerintah kota dapat menjadikan persoalan banjir dan penataan pasar sebagai prioritas dalam program pembangunan ke depan.
Ia menegaskan DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan berbagai program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (MARINI/R)
