BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengemudi ojek online, pekerja lepas berbasis digital, hingga pelaku usaha rumahan dipastikan masuk dalam cakupan pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
Pendataan ini menjadi langkah penting untuk memotret secara utuh dinamika ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal dan ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, menegaskan bahwa sensus ini tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah menciptakan banyak jenis pekerjaan baru yang perlu didata secara akurat.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan merekam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha skala rumah tangga dan pekerjaan yang dijalankan secara daring. Pengemudi ojek online, freelancer digital, hingga pelaku usaha kecil berbasis rumah tangga semuanya menjadi bagian penting dalam pendataan,” ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pendataan ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, Amos menambahkan bahwa sensus ini juga akan memberikan gambaran nyata tentang kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian daerah.
“Saat ini ekonomi digital berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan seluruh pelaku ekonomi, termasuk yang bekerja secara mandiri melalui platform digital, dapat terdata dengan baik,” katanya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Palangka Raya diharapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. BPS mengimbau seluruh pelaku usaha dan pekerja mandiri untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih efektif,” pungkasnya. (MARINI/H)
