BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah dengan menghubungkan secara virtual melalui Zoom Meeting kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Kalteng.
Rapat ini digelar sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG, dimana sejumlah UPT ditugaskan sebagai dapur MBG sehingga diperlukan koordinasi matang agar program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, I Putu Murdiana menegaskan bahwa pelaksanaan MBG menjadi prioritas dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah di Kalteng. Ia menyampaikan bahwa UPT yang telah memiliki sertifikat Dapur Sehat Laik Hygien harus mengambil peran aktif sebagai dapur MBG yang andal dan memenuhi standar.
“Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis ini bukan sekedar program rutin, tetapi bentuk komitmen kita dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. UPT yang telah memiliki sertifikat dapur sehat harus benar-benar siap menjadi dapur MBG yang memenuhi standar higienis dan kualitas gizi,” tegasnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar UPT, baik dari aspek teknis maupun administrasi.
Setiap UPT bertanggung jawab memastikan kualitas, kebersihan, serta keamanan pangan sesuai standar gizi pemerintah. Selain itu, ia mengingatkan agar pelaporan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan terukur.
“Saya minta progres pembangunan dan pelaksanaan dilaporkan setiap minggu. Evaluasi berkala penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai target dan segera dilakukan perbaikan bila ditemukan kendala," tambahnya.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa terdapat dua UPT yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Dapur MBG Tahap I, yakni Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun dan Lapas Kelas III Sukamara.
Sementara lima UPT lainnya masuk dalam Tahap II, yaitu Lapas Kelas IIB Sampit, Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, Rutan Kelas IIB Buntok, dan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang.
Berdasarkan hasil pemaparan masing-masing Kepala UPT, progres pembangunan menunjukkan bahwa Lapas Pangkalan Bun dan Lapas Sukamara telah memulai pembangunan fisik.
Sementara UPT lainnya masih dalam tahap persiapan lahan, pengumpulan data, serta koordinasi dengan pihak terkait. Beberapa kendala yang disampaikan antara lain keterbatasan lahan di beberapa wilayah, perbedaan estimasi biaya, keterbatasan tenaga kerja akibat anggaran, serta peralatan dan bahan yang masih dalam proses pengiriman dari pusat.
Sebagai tindak lanjut, Kakanwil mewajibkan seluruh UPT menyampaikan laporan progres mingguan, melakukan klarifikasi terkait pembiayaan pembangunan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan yayasan untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai standar minimal 300 meter persegi.
"Melalui rapat ini, diharapkan progres pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis melalui dapur UPT Pemasyarakatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah," pungkas I Putu Murdiana. (PATHUR/j)
