BORNEONEWS, Tamiang Layang – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan telur rebus berbau dan berlendir sehingga ramai dikeluhkan sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Barito Timur, diduga tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya terkait langkah penyelesaian persoalan tersebut.
Dalam klarifikasi yang dikirimkan SPPG kepada Koordinator MBG Wilayah Kecamatan Dusun Timur, Desriantomi, pada Selasa, 24 Februari 2026, salah satu poin menyebutkan bahwa pada hari yang sama, Senin, 23 Februari 2026, setelah menerima pengaduan, pihak SPPG langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama sekolah untuk mendata jumlah telur yang tidak layak konsumsi dan menggantinya dengan telur yang baru atau layak.
Dalam surat klarifikasi itu juga dijelaskan bahwa setelah menerima laporan kekurangan, pihak SPPG segera mengirimkan kembali paket MBG ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan distribusi.
"Dengan demikian, seluruh laporan telah ditindaklanjuti pada hari yang sama (tidak terdapat pembiaran) dan tidak terdapat unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian terhadap penerima manfaat dan hak penerima manfaat tetap terpenuhi secara utuh serta SPPG tetap menjalankan tugas sesuai prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan itikad baik sesuai ketentuan yang berlaku," tulis SPPG dalam penutup klarifikasinya.
Namun berdasarkan penelusuran Borneonews, belum ditemukan orang tua siswa yang menyatakan bahwa anak mereka telah menerima penggantian telur yang tidak layak konsumsi sebagaimana disebutkan dalam klarifikasi tersebut.
Temuan di lapangan justru menunjukkan semakin banyak orang tua pelajar sejumlah sekolah di Kota Tamiang Layang yang mengeluhkan kondisi paket MBG jatah tiga hari yang dibagikan sekaligus menggunakan wadah tas flanel. Keluhan yang ramai disampaikan melalui media sosial itu tidak hanya terkait telur berbau, tetapi juga kue pia yang keras, kurma yang terasa pahit, hingga jumlah minuman sari kacang ijo kemasan kotak yang tidak sama antara satu siswa dengan siswa lainnya.
"MBG untuk tiga hari artinya kan kali 3 makanannya, roti pie kemasan 3, telur 3, kurma 3, sari kacang 3 juga donk seharusnya, dan realitanya cuma 2 kotak, kececer dimanakah 1 kotaknya, atau ditempat kalian juga sama sari kacang ijonya cuma 2 kotak ????," tulis salah satu orang tua murid di media sosial.
Ungkapan tersebut kemudian ditanggapi orang tua siswa lainnya yang mengaku mengalami hal serupa.
"Sama kak cuma 2 minuman sari kacangnya wkwkwk," tulisnya.
Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Jika persoalan kualitas dan distribusi menu MBG dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius, risiko gangguan kesehatan pada anak-anak sangat mungkin terjadi, mulai dari mual, muntah, diare hingga potensi keracunan makanan. Apalagi program MBG menyasar siswa usia sekolah yang secara fisik masih dalam masa pertumbuhan dan relatif rentan terhadap makanan yang tidak higienis atau sudah tidak layak konsumsi.
Selain berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, persoalan ini juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa. Karena itu, diperlukan langkah cepat dan terukur dari pihak-pihak terkait, baik pengelola SPPG, koordinator wilayah, sekolah maupun instansi pengawas, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan, penyimpanan dan distribusi makanan.
Pengawasan kualitas bahan pangan, standar kebersihan serta mekanisme penggantian jika ditemukan menu tidak layak konsumsi harus diperjelas dan dilaksanakan secara transparan. Upaya ini penting demi memastikan hak siswa sebagai penerima manfaat benar-benar terpenuhi sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan yang bisa berdampak lebih luas. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
