BORNEONEWS, Sampit – Reses DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyoroti penataan perkotaan seiring pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.
"Kami berharap kegiatan reses ini tidak hanya menjadi formalitas. Laporan hasil reses harus ditindaklanjuti oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran agar benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Anggota DPRD Kotim Dapil I Angga Aditya Nugraha, Rabu, 25 Februari 2026.
Lanjutnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang merupakan wilayah inti Kota Sampit memiliki luas sekitar 726 kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 106.019 jiwa. Sebagai kawasan perkotaan yang terus berkembang, berbagai persoalan strategis menjadi perhatian DPRD.
Angga menjelaskan, tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi menjadi tantangan utama. Beberapa isu yang mengemuka di antaranya tekanan terhadap perumahan dan kawasan permukiman, meningkatnya kepadatan penduduk, serta kebutuhan ruang terbuka hijau.
Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk juga berdampak pada kebutuhan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang harus diantisipasi dengan perencanaan matang.
Dari sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan dan drainase, penanganan genangan serta banjir musiman, hingga penataan kawasan kumuh dan permukiman bantaran sungai.
Pengembangan sistem transportasi dan pengaturan parkir di pusat perdagangan juga menjadi perhatian, mengingat aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan semakin padat.
Dalam aspek lingkungan, pengelolaan sampah perkotaan yang volumenya terus meningkat menjadi persoalan mendesak. Selain itu, pengendalian pencemaran air di sekitar Sungai Mentaya turut menjadi sorotan karena sungai tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, aspirasi masyarakat menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM dan pedagang pasar tradisional agar mampu bersaing dan berkembang di tengah pertumbuhan kota.
Selain itu, pengurangan angka pengangguran perkotaan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja produktif dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan.
Dirimya juga menyoroti perlunya digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
"Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar aspirasi masyarakat Mentawa Baru Ketapang dapat direalisasikan secara bertahap," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
