BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery menyampaikan keprihatinan mendalam atas kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah sekolah selama bulan puasa.
Ia menilai menu yang diberikan jauh dari prinsip gizi seimbang dan tidak mencerminkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak.
Khemal mengungkapkan, salah satu sekolah di Jalan Tingang dilaporkan hanya menyajikan nugget, ubi rebus, kacang goreng, serta lima buah kelengkeng sebagai menu MBG.
Ia menilai komposisi tersebut sangat minim kandungan gizi penting seperti protein berkualitas, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan anak-anak, terlebih dalam kondisi menjalankan ibadah puasa yang menuntut asupan nutrisi yang cukup dan seimbang.
Temuan lain yang lebih memprihatinkan terjadi di wilayah Tangkiling, di mana menu MBG disebut hanya berupa gorengan, kerupuk, dan roti. Menurut Kemal, jenis makanan seperti itu didominasi tepung, lemak jenuh, dan minim nilai gizi.
Ia menegaskan bahwa pola konsumsi semacam itu tidak hanya gagal mendukung kesehatan anak, tetapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan serius di masa depan.
Ia bahkan memperingatkan risiko jangka panjang yang dapat timbul apabila kondisi ini terus dibiarkan.
“Anak-anak tidak bisa diberikan makanan dominan tepung dan gorengan. Ini sangat berbahaya. Pola makan seperti ini bisa memicu diabetes sejak usia dini, bahkan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) diabetes jika tidak segera diperbaiki,” tegasnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Khemal juga mempertanyakan kesesuaian antara kualitas makanan dengan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG.
Ia menilai menu yang disajikan tidak mencerminkan nilai pembiayaan yang seharusnya mampu menyediakan makanan sehat, bergizi, dan layak konsumsi.
Menurutnya, program strategis seperti MBG tidak boleh dijalankan secara asal-asalan, karena menyangkut kesehatan generasi masa depan.
Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk pengawasan terhadap penyedia makanan dan standar menu yang ditetapkan.
Khemal menegaskan, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan setiap anak menerima makanan yang benar-benar bergizi, bukan sekadar makanan pengisi perut.
“Program ini harus sesuai tujuan dan nilai anggarannya. Jangan sampai program bergizi justru diisi makanan yang membahayakan kesehatan anak-anak,” pungkasnya. (MARINI/R)
