BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya Khemal Nasery menekankan pentingnya transparansi nilai per paket Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat program ini dibiayai dari uang rakyat.
Menurutnya, setiap sekolah berhak menolak menu MBG yang minin standar gizi dan tidak layak konsumsi, sementara masyarakat berhak memantau dan memposting kondisi menu MBG yang tidak sesuai standar guna mendorong perbaikan.
"Jangan pihak pengelola SPPG ini hanya mikir untung saja," tegas Khemal, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa pengelola harus memprioritaskan kesehatan anak-anak, bukan keuntungan pribadi. Menurut informasi yang diungkapkannya, anggaran per paket menu MBG yang sampai ke anak adalah Rp10 ribu, dengan pengelola SPPG mendapatkan alokasi Rp2 ribu untuk biaya operasional.
"Jangan lah ambil jatah keuntungan lagi. Tukang cuci piring ada gajinya, kokinya ada gajinya. Jangan lah ambil jatah punya anak-anak, kasihan lo," ucapnya dengan nada prihatin.
Khemal juga mengusulkan agar pihak pengelola memanfaatkan koki sebagai juru masak makanan sehat, bukan hanya sebagai pelaku memasak sembarangan tanpa memperhatikan aspek kesehatan.
"Koki harus memiliki pemahaman tentang gizi seimbang, terutama untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Tidak cukup hanya bisa memasak, tapi harus bisa menyusun menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi," jelasnya.
Menurutnya, perbaikan kualitas MBG tidak boleh hanya dilakukan saat bulan Ramadan atau puasa saja, melainkan harus konsisten pada hari biasa dan berkelanjutan ke depannya.
"Masalah gizi anak-anak bukan hanya masalah sementara di bulan puasa. Perlindungan terhadap kesehatan mereka harus menjadi perhatian terus-menerus," katanya.
Khemal menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah kunci untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan.
"Kita perlu mengetahui secara jelas alokasi dana setiap bagian dari pembelian bahan baku, biaya pengolahan, hingga biaya tenaga kerja. Semua harus tercatat dengan baik dan dapat diaudit kapan saja," ucapnya.
Ia mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam memantau pelaksanaan MBG di sekolah masing-masing.
"Jika menemukan menu yang tidak layak, jangan ragu untuk dokumentasikan dan posting secara bertanggung jawab. Ini bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mendorong semua pihak bekerja lebih baik demi masa depan anak-anak kita," pungkas Khemal. (MARINI/j)
