BORNEONEWS, Palangka Raya - Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pondok pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui sosialisasi penggunaan QRIS dan Perlindungan Konsumen (PeKA) dalam rangkaian kegiatan Training of Trainers (ToT) Pencatatan Keuangan Pesantren yang dilaksanakan pada 24–27 Februari 2026 di Palangka Raya.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pemanfaatan sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan efisien.
Edukasi perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting agar para pengelola pesantren dan unit usahanya dapat bertransaksi secara bijak serta memahami hak dan kewajiban dalam ekosistem keuangan digital.
"Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah serta dosen dari Universitas Islam Negeri Palangka Raya melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Mereka dipersiapkan menjadi trainer dan pendamping yang akan meneruskan edukasi kepada pesantren binaan di wilayah masing-masing," kata Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias pada Kamis 26 Februari 2026.
Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya Bank Indonesia menekankan bahwa QRIS merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran, termasuk bagi unit usaha pesantren.
Dengan penggunaan QRIS, transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, tercatat secara otomatis, dan memudahkan pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu materi Perlindungan Konsumen (PeKA) memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya menjaga keamanan transaksi, mengenali risiko keuangan digital, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan.
Edukasi ini diharapkan dapat membentuk pelaku usaha pesantren yang tidak hanya melek digital, tetapi juga cerdas dan aman dalam bertransaksi.
Melalui kegiatan ini, pihaknya dari Bank Indonesia Provinsi Kalteng berharap pesantren dapat semakin siap menghadapi era digital serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengelolaan usaha secara profesional.
"Dengan demikian, pesantren diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di daerah," tandasnya. (MARINI/R)
