BORNEONEWS, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dan mengingatkan Rudy Mas'ud menyusul sorotan publik terhadap rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Sarmuji mengatakan kadernya itu diminta lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, terutama di tengah isu efisiensi anggaran yang menjadi perhatian luas. Menurutnya, meskipun kepala daerah memiliki hak atas fasilitas dinas, keputusan tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial dan persepsi publik.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim dan meminta agar lebih mendengarkan suara publik di tengah semangat efisiensi,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan Rudy, penganggaran kendaraan dinas tersebut telah disetujui sejak 2024 dan proses pembeliannya dilakukan melalui sistem inden. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dengan medan cukup berat disebut menjadi salah satu pertimbangan spesifikasi kendaraan.
Namun demikian, Sarmuji menegaskan setiap kebijakan tetap perlu diukur dengan kondisi masyarakat. Ia juga menyebut Rudy menyampaikan saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional dinas, langkah yang dinilai lebih bijak di tengah polemik.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menjadi perbincangan publik setelah menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Ia juga menyebut spesifikasi kendaraan yang direncanakan telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permmendagri).
Isu ini memunculkan diskursus mengenai sensitivitas penggunaan anggaran daerah, terutama dalam situasi ketika efisiensi belanja publik menjadi sorotan masyarakat luas.
ANTARA
