BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Proses abrasi di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Salah satunya seperti terjadi di Desa Keraya, Kecamatan Kumai. Dalam 6 bulan terakhir, proses abrasi pantai di desa itu dilaporkan sangat cepat terjadi dan mengancam rumah-rumah penduduk. Prosesnya bahkan lebih cepat dibanding upaya penanganan, dan penanggulangannya.
Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kobar, Deden, Selasa (20/12/2016) mengakui, dari seluruh titik yang diprioritaskan, masih terdapat beberapa titik abrasi yang belum tertangani. Totalnya sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Kendati demikian, penanganan abrasi di pesisir pantai Kobar di titik-titik tersebut, tak dapat segera dilakukan. Lantaran harus menyesuaikan kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran.
"Masyarakat Desa Keraya kemarin sudah bergotong royong menangani sementara. Dengan sisa balok beton dan pasir yang dikarungi. Titik prioritas hanya tinggal dikit kurang lebih 1,5 kilometer lagi," kata Deden, di Pangkalan Bun, Selasa (20/12/2016).
Persoalan ketersediaan dan kemampuan anggaran itu mengakibatkan, pelaksanaan penanganan di lapangan kerap tak mampu mengimbangi proses abrasi yang terjadi. Seperti yang belakangan terjadi. Abrasi pantai di Desa Keraya dan sekitarnya terbilang sangat cepat terjadi. Sementara penanganan di lapangan masih menunggu anggaran yang dibutuhkan
"Cepat sekali. Makanya penanganan kita ini kalah cepat dengan proses abrasinya. Masing-masing kawasan berbeda kecepatan abrasinya. Tergantung yang kena musim. Di pantai kita ini, yang berat itu kalau terkena musim tenggara dan musim barat," kata Deden, Selasa (20/12)
Deden menjelaskan, kasus abrasi parah yang melanda Desa Keraya dan sekitarnya itu rencananya akan ditangani menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD Kobar tahun anggaran 2017. Tak hanya dari pusat dan kabupaten, pihaknya juga telah mengusulkan penanganan abrasi pantai Kobar kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.
"Kebutuhannya sekitar Rp35 milyar secara bertahap. Memang besar biayanya. Cuma, tetap harus kita tangani. Kalau tidak, luas daratan kita nanti berkurang. Ini juga menjadi program prioritas Kementerian PUPR. Mudah-mudahan bisa tertangani semua. Tergantung anggaran dari APBN dan APBD provinsi."
Terdapat beberapa konsep bentuk dan pola bangunan pemecah ombak yang dapat digunakan. Yakni berupa groin, jetty, breakwater dan revetment. Penerapannya bergantung hasil desain dan masukan dari masyarakat atau desa setempat. Umumnya, usulan yang disampaikan masyarakat adalah dengan pola breakwater. (RADEN ARIYO/N).
