BORNEONEWS, Pulang Pisau - Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan industri kehutanan melalui hutan tanaman rakyat (HTR). Saat ini ada alokasi seluas 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial, yang akan dibagikan kepada petani, kelompok-kelompok tani, koperasi dan pondok pesantren.
"Sebelum dibagi kita harus yakin dulu bahwa tanah itu produktif," kata Presiden Jokowi saat meresmikan groundbreaking pabrik barecore Unit VI di jalan Lintas Kalimantan, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (20/12/2016).
Presiden mengatakan adanya hutan produksi milik masyarakat sebagai upaya pemerintah mengkorporasikan petani, kelompok tani, koperasi. Harapannya dengan mendapatkan hak tanah kepada petani untuk pengembangan HTR maka akan memunculkan kesejahteraan sosial.
Seperti di Pulang Pisau, alokasi lahan yang dibagikan untuk ditanami sengon. Dan pada empat tahun ke depan maka petani bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp 200 juta per hektare.
"Dengan demikian rakyat benar-benar memiliki pekerjaan dan saya tidak mau lagi datang ke sini hanya untuk cek hutan yang terbakar tetapi mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh kelompok tani menjaga hutan melalui program HTR ini," katanya.
Menurutnya dengan ada kerja sama yang baik antara pabrik dan petani, maka pabrik tidak mengeluarkan biaya untuk menjaga hutan karena rakyat ynag akan menjaga hutannya. "Rakyat mendapatkan manfaat dari hutan dan kesejahteraan ada disekitar kita," katanya. Dan untuk Kalteng sendiri kata Jokowi melalui Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksi sebesar 1,6 juta hektare untuk HTR ini. (JAMES DONNY/N).
