BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengawasan pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) menjadi perhatian utama DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota DPRD Kalteng dari PDIP, Yetro Midel Yoseph, menegaskan lembaganya berkomitmen memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Menurut Yetro, saat ini DPRD masih dalam tahap mencermati proses awal pendistribusian kartu di lapangan. Secara kelembagaan, belum ada arahan khusus dari pimpinan terkait keterlibatan teknis DPRD dalam distribusi, namun hal itu tidak mengurangi fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif.
“Jujur saja, kami saat ini masih memantau. Kami belum mendapat penunjukan atau arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait peran DPRD dalam pendistribusian. Namun yang utama, kami fokus pada pengawasannya,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menambahkan, setelah proses peluncuran dan distribusi dilakukan secara menyeluruh, DPRD akan mengoptimalkan agenda kunjungan kerja dan reses untuk menggali respons masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Melalui reses, DPRD akan memastikan masyarakat memperoleh akses yang jelas terhadap program, memahami mekanismenya, serta benar-benar merasakan dampak dari KHBS.
Yetro juga menegaskan bahwa urusan teknis pendistribusian merupakan kewenangan dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah. DPRD tetap menghormati mekanisme yang telah ditetapkan, sembari menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung transparan dan tepat sasaran.
"Dengan pengawasan yang melekat, ia berharap KHBS tidak hanya menjadi program simbolis, melainkan benar-benar memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah," pungkasnya. (PATHUR/Y)
