PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengajak pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian RI memberikan dukungan terintegrasi bagi pengembangan sektor peternakan di provinsi tersebut.

Menurutnya, perkembangan usaha peternakan di Bumi Tambun Bungai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif yang perlu direspons melalui kebijakan strategis agar tumbuh lebih terarah dan berkelanjutan.

“Sektor peternakan di Kalteng bagus sekali, sudah banyak yang berkembang. Melihat ini tentu harus direspons dengan baik melalui program strategis,” ujar Junaidi pada Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menyambut positif rencana program pemerintah pusat, seperti pembangunan sistem peternakan unggas terintegrasi serta peningkatan akses Kredit Usaha Pembibitan (KUP).

Program tersebut dinilai dapat memperkuat fondasi produksi sekaligus meningkatkan daya saing peternak lokal. Namun, Junaidi menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi pelaku usaha, yakni keterbatasan modal.

Ia menilai tanpa dukungan pembiayaan yang mudah dan terjangkau, peningkatan kapasitas produksi akan sulit dicapai secara optimal.

“Kadang keterbatasan modal masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kapasitas produksi. Sehingga kalau bicara pengembangan, tentu harus ada dukungan dari sisi kemudahan pembiayaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, optimalisasi Program KUP perlu dibarengi dengan skema akses yang lebih sederhana dan adaptif terhadap kondisi peternak di daerah.

Dengan akses pembiayaan yang inklusif, para peternak diyakini mampu memperluas skala usaha, meningkatkan kualitas produksi, serta mengadopsi teknologi yang lebih efisien.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan sektor peternakan memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain menggerakkan aktivitas usaha masyarakat, sektor ini juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan pangan.

“Inikan kaitannya dengan sektor produktif, jadi wajib jadi prioritas. Kalau peternakan kita dapat dukungan penuh, ini tidak hanya untuk para pengusaha, tetapi dampaknya untuk ekonomi daerah,” katanya. (PATHUR/y)