BORNEONEWS, Palangka Raya – Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menegaskan bahwa rencana pembangunan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di wilayah Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda.
Hal ini sejalan dengan proyeksi besar di tahun 2027, yakni Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan akan memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri. Transformasi organisasi ini menuntut kesiapan infrastruktur pendukung yang mumpuni di wilayah sekitarnya.
Menurut Mayjen TNI Zainul Arifin, Kodam XXII/TB saat ini perlu melakukan penguatan struktur pembinaan satuan secara menyeluruh. Fokus utama dari pengembangan ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertahanan.
Keberadaan Rindam di Kalimantan Tengah nantinya akan berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kawah candradimuka bagi pembentukan prajurit-prajurit tangguh yang berasal dan bertugas di Bumi Tambun Bungai.
“Pembangunan Rindam di Kalteng bukan sekadar proyek fisik, melainkan pusat standarisasi profesionalisme prajurit kita. Kita harus memastikan bahwa penguatan struktur pembinaan satuan berjalan beriringan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang representatif di wilayah ini,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Lokasi pembangunan Rindam ini telah ditetapkan di area yang sangat strategis, yakni di Komplek Perkantoran dengan luas lahan mencapai kurang lebih 50 hektar.
Secara administratif, lahan tersebut terletak di Jalan Tjilik Riwut, sebuah jalur arteri utama yang memudahkan akses mobilitas logistik dan personel. Pemilihan lokasi ini dinilai ideal untuk mendukung operasional pusat pendidikan militer berskala besar.
Terkait legalitas aset, Mayjen TNI Zainul Arifin menjelaskan bahwa status lahan tersebut telah memiliki kepastian hukum melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) Korem 102.
Lahan ini merupakan hasil hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya, yang menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara TNI AD dengan pemerintah daerah dalam mendukung pertahanan negara di wilayah Kalimantan Tengah.
Penyiapan Rindam ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian wilayah dalam mencetak personel pertahanan yang memahami karakteristik geografis dan sosial budaya lokal.
"Dengan dukungan lahan seluas 50 hektar dan status hukum yang jelas, proyek ini ditargetkan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat kedaulatan NKRI di jantung Pulau Kalimantan menyongsong tahun 2027," pungkasnya. (PATHUR/Y)
