BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 perlu dikaji secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan di daerah tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.
APBD Kalteng yang selama beberapa tahun terakhir berada di kisaran lebih dari Rp10 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp 5,4 triliun.
Penurunan yang cukup signifikan ini, kata Asdy, berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
"Dengan luas wilayah Kalteng yang kurang lebih satu setengah kali Pulau Jawa, kebutuhan anggaran tentu tidak kecil. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah," ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Asdy menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Kalteng yang didominasi bentang alam luas, akses antarwilayah yang masih terbatas, serta kebutuhan pembangunan di berbagai kabupaten menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam kebijakan penganggaran.
Ia menilai bahwa pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah dapat berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan.
"Tantangan geografis dan kondisi alam kita berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan anggaran seharusnya memperhatikan kebutuhan spesifik daerah," katanya.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah wilayah kabupaten di Kalteng hingga kini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Asdy mengingatkan agar pemerintah daerah mampu melakukan penetapan prioritas secara cermat dan terukur.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dengan anggaran yang terbatas, pengawasan harus semakin ketat. Kami akan memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegasnya.
Terkait kualitas pembangunan, Asdy juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek infrastruktur tetap mengedepankan standar mutu. Ia menilai bahwa pembangunan jalan dan jembatan seharusnya dirancang untuk jangka panjang sehingga tidak cepat mengalami kerusakan yang berujung pada perbaikan berulang.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar pembangunan di Kalteng tetap berjalan optimal meski dalam kondisi keterbatasan anggaran.
"Kita ingin pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam. Harapannya, kebijakan anggaran ke depan dapat lebih berpihak pada kebutuhan riil daerah," pungkasnya. (PATHUR/Y)
