PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjelaskan secara mendalam mengenai esensi dan tujuan utama di balik penyelenggaraan Operasi Pasar LPG 3 Kg bersubsidi yang kini tengah berjalan.

Menurut Fairid, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas distribusi energi, melainkan langkah konkret Pemerintah Kota dalam menjaga stabilitas harga di pasar serta memastikan intervensi harga eceran tertinggi (HET) tetap terjaga di angka Rp 22.000 per tabung.

Tujuan pertama yang ditekankan oleh Wali Kota adalah pengendalian inflasi daerah melalui sektor energi rumah tangga.

Dengan menyediakan stok gas murah di tujuh titik kelurahan, pemerintah berupaya meredam spekulasi harga yang seringkali melonjak di tingkat pengecer.

"Tujuan kita adalah menciptakan keseimbangan pasar. Saat pasokan di lapangan stabil dengan harga resmi, maka potensi permainan harga oleh oknum tidak bertanggung jawab bisa kita minimalisir," katanya, Rabu, 4 Maret 2026.

Selain stabilitas harga, ia menyebutkan bahwa kepastian ketersediaan stok adalah target krusial lainnya. Melalui kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, Pemko ingin memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa pasokan LPG 3 kg tetap ada dan terjangkau.

Hal ini dianggap sangat penting untuk mencegah terjadinya kepanikan di tengah masyarakat (panic buying) yang seringkali dipicu oleh isu kelangkaan gas melon.

Tujuan ketiga berkaitan erat dengan aspek keadilan sosial. Fairid menegaskan bahwa operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan hak subsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

"Subsidi ini adalah amanah. Tujuan kami menggelar operasi ini di tingkat kelurahan adalah untuk memutus rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro bisa langsung merasakan manfaat subsidi tanpa beban biaya tambahan," tambahnya.

Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan sebagai sarana pendataan atau validasi penerima manfaat melalui pengisian logbook.

Data yang terkumpul dari setiap kelurahan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan energi di masa depan.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan wilayah mana saja yang membutuhkan atensi lebih dalam distribusi gas bersubsidi. (HENDRI/H)