BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, meminta masyarakat dan biro travel menunda keberangkatan umrah menyusul eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan mengancam keselamatan perjalanan udara.
“Kami mengimbau masyarakat menunda perjalanan umrah terlebih dahulu. Kita harus menunggu sampai kondisi memang dipastikan aman,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah di Sampit, Kamis, 5 Maret 2026.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan ketegangan antara Israel, Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan ruang udara.
Menurut dia, gangguan jadwal penerbangan internasional di wilayah Timur Tengah dinilai sangat berisiko bagi keselamatan jamaah asal Bumi Habaring Hurung.
Dia menekankan aspek keselamatan nyawa harus berada di atas segalanya, sehingga bagi umat Islam dan biro travel yang menjadwalkan perjalanan umrah dalam waktu dekat diminta menunda sampai situasi dinyatakan kondusif.
Ia juga meminta calon jamaah umroh untuk tidak berspekulasi dengan situasi keamanan dan tetap mematuhi instruksi resmi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Haji.
“Calon jamaah umrah agar mengikuti arahan resmi dari Kementerian Haji dan tidak mengambil risiko,” terang wakil rakyat tersebut.
Di sisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Haji Kotim Tiariyanto memastikan puluhan orang jamaah umroh asal daerah tersebut yang sedang berada di Arab Saudi saat ini dalam keadaan selamat.
"Hingga kini, tidak ada laporan mengenai jamaah yang terjebak atau tertahan di Mekkah maupun Madinah," ujarnya.
Berdasarkan data aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), terdapat 40 orang jamaah umroh, meliputi 22 pria dan 18 wanita yang berangkat pada 22 Februari 2026 menggunakan travel DHS. Mereka dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada 4 Maret 2026 tanpa kendala berarti.
“Untuk sampai saat ini memang belum ada informasi bahwa jamaah Kotim yang berangkat umrah itu tertahan di Mekkah ataupun Madinah,” ucap Tiariyanto.
Menurut dia, keamanan jamaah tersebut terjaga karena mereka menggunakan maskapai dengan rute penerbangan langsung dari Jeddah ke Indonesia untuki meminimalisir risiko karena pesawat tidak melakukan transit di negara-negara yang terlibat konflik langsung.
Meski jamaah yang sudah berangkat terpantau aman, Tiariyanto tetap meneruskan imbauan dari Kementerian Haji agar dipertimbangkan ulang untuk pemberangkatan yang baru.
"Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai pembatalan dari 13 biro travel berizin di Kotim," ujarnya.
Pihak Kementerian Haji menegaskan seluruh keberangkatan wajib terdata dalam sistem Siskopatuh. Tanpa input data yang valid dalam sistem tersebut, jamaah secara otomatis tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Kalau di Siskopatuh tidak terisi, maka jamaah tidak bisa berangkat. Itu sudah menjadi ketentuan,” demikian Tiariyanto.
