BORNEONEWS, Tamiang Layang – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Timur, Rafi Hidayatullah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bentrokan yang terjadi di area operasional PT Asmin Bara Bronang (ABB) di Kabupaten Kapuas yang mengakibatkan seorang warga sipil tertembak dan sejumlah aparat terluka.
Rafi yang juga menjabat sebagai Ketua Fordayak Barito Timur menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai konflik antara aparat dan masyarakat. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap masyarakat secara bermartabat.
“Sebagai bagian dari keluarga yang terdampak langsung oleh insiden ini, hati saya sangat teriris. Namun, sebagai wakil rakyat, saya harus melihat ini secara jernih: akar masalahnya bukan pada aparat atau warga, melainkan pada ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban mereka secara bermartabat,” ujar Rafi, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia pun mendesak agar pemerintah dan pihak terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap PT ABB. Audit yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga menyasar dampak sosial perusahaan serta kepatuhan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Saya mendesak agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap PT ABB, bukan hanya audit keuangan, tetapi juga audit dampak sosial dan kepatuhan terhadap hak-hak masyarakat adat. Perusahaan yang gagal memenuhi standar kemanusiaan harus diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional,” tegasnya.
Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, Rafi juga mengusulkan pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap secara terang benderang peristiwa penembakan tersebut.
“Saya mengusulkan pembentukan Tim Investigasi Independen yang melibatkan unsur Komnas HAM, tokoh adat Dayak dan komisi terkait di DPRD. Ini penting agar duduk perkara penembakan ini terang benderang dan keadilan bagi keluarga korban benar-benar terpenuhi,” katanya.
Rafi juga mengingatkan agar aparat tidak sampai terseret dalam konflik yang dipicu oleh ketidakterbukaan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan sosial dengan masyarakat.
“Polri adalah mitra strategis kami di Fordayak dalam menjaga keamanan. Namun saya mengingatkan agar di lapangan, rekan-rekan kepolisian jangan sampai terjebak dalam skema konflik yang diciptakan oleh ketidakterbukaan perusahaan. Kami berharap Polri tetap berdiri di tengah sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjaga aset korporasi yang bermasalah secara sosial,” tegasnya.
Lebih jauh, Rafi mengingatkan seluruh investor yang beroperasi di Kalimantan Tengah, khususnya di Barito Timur, agar tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan investasi.
“PT ABB dan seluruh investor di Kalimantan Tengah, khususnya di Barito Timur, harus sadar, investasi tidak lebih berharga daripada nyawa manusia. Jangan gunakan pendekatan keamanan untuk menutupi kelalaian perusahaan dalam memenuhi hak adat dan hak lahan warga. Darah yang tumpah adalah bukti kegagalan manajemen perusahaan dalam berdialog,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fordayak dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Barito Timur, Rafi juga mengingatkan seluruh pimpinan perusahaan agar menyelesaikan persoalan dengan masyarakat melalui dialog, bukan dengan pendekatan keamanan.
“Saya tidak ingin kejadian ini terulang di Bartim. Saya ingatkan kepada semua pimpinan perusahaan di wilayah kami, selesaikan masalah di meja runding, jangan biarkan masalah membesar hingga mengadu domba warga dengan aparat. Jika perusahaan tidak mampu berinvestasi secara damai, maka kehadiran mereka perlu kita evaluasi secara total,” katanya.
Ke depan, Rafi menuntut setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Timur memiliki protokol mediasi berbasis adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat.
“Masalah lahan harus diselesaikan melalui kearifan lokal terlebih dahulu dengan melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa. Jangan sedikit-sedikit memanggil aparat penegak hukum untuk menghadapi warga sendiri. Aparat fokus pada keamanan, perusahaan fokus pada penyelesaian kewajiban,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
