BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H Shalahuddin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun skema program dan kegiatan pembangunan secara terarah hingga tahun 2029. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh program selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan dapat diselesaikan pada masa pemerintahan saat ini.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis, 5 Maret 2026.
Dalam arahannya, Shalahuddin meminta sejumlah OPD strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan memaparkan secara rinci rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
“Saya ingin mengetahui kegiatan yang sesuai dengan RPJMD. Saya minta dibuatkan skemanya, baik kegiatan fisik maupun target keuangan yang harus tersedia selama lima tahun ini hingga berakhir masa jabatan kami pada 2029,” tegasnya.
Menurut bupati, penyusunan skema program pembangunan tersebut penting agar seluruh kegiatan dapat terencana dengan baik, terukur, serta tidak menyisakan pekerjaan yang belum selesai pada periode pemerintahan berikutnya.
Ia juga mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang perlu direncanakan secara matang, di antaranya pembangunan Jembatan Tumpung Laung dan Jembatan Lemo yang ditargetkan dapat berfungsi pada 2028, serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Lahei yang diharapkan rampung pada 2029.
Selain itu, Shalahuddin menekankan pentingnya penggunaan metode perencanaan modern dalam pembangunan proyek besar, salah satunya melalui penerapan Building Information Modeling (BIM).
Melalui metode tersebut, proses pembangunan dapat direncanakan secara lebih detail, mulai dari metode pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, penggunaan peralatan, hingga estimasi anggaran yang diperlukan sampai proyek selesai.
Bupati juga meminta perangkat daerah yang menangani keuangan menghitung secara cermat kemampuan fiskal daerah agar seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan hingga tuntas.
“Saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kepala daerah sekarang tidak boleh membebani periode berikutnya. Semua program yang kita rencanakan harus selesai paling lambat 2029,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, bupati juga menyoroti sejumlah program prioritas lainnya seperti peningkatan layanan kesehatan, program pendidikan gratis hingga 16 tahun, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit harus terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mendorong realisasi program pendidikan gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan seluruh program pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat direncanakan secara matang, terarah, dan berkelanjutan sesuai dokumen RPJMD Barito Utara 2025–2029. (RAMADHANI/J)
