BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Langkap menyoroti kondisi sekolah dasar yang memiliki 342 siswa, namun hanya dilengkapi satu unit toilet. Kondisi tersebut dinilai sangat tidak ideal dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta kesehatan siswa.
"Ada sekolah dasar dengan jumlah siswa sampai 342 orang, tapi kamar mandi hanya satu. Ini tentu tidak memadai," kata Langkap, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya, secara ideal satu toilet seharusnya digunakan oleh 16 hingga 20 siswa. Dengan jumlah siswa ratusan, fasilitas yang tersedia tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan.
Selain masalah toilet, Langkap juga menerima laporan dari masyarakat mengenai kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, seperti atap bocor dan plafon yang rusak.
Sejumlah persoalan tersebut merupakan pengaduan langsung dari masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses di wilayah Dapil IV.
"Ini adalah pengaduan nyata dari masyarakat, khususnya di daerah pemilihan kami," tambahnya.
Dalam kegiatan reses yang dilakukan di empat kecamatan, Langkap menyebutkan sebagian besar aspirasi masyarakat masih berkutat pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta sektor ekonomi yang menjadi tumpuan masyarakat.
Ia merinci, dari Kecamatan Cempaga terdapat 34 usulan masyarakat, sementara dari Kecamatan Kota Besi tercatat 65 usulan yang disampaikan warga. Usulan serupa juga datang dari kecamatan lain seperti Telawang dan Cempaga Hulu.
"Semua aspirasi ini menjadi catatan penting yang tidak terpisahkan dari hasil reses kami," ujarnya.
Selain sektor pendidikan, masyarakat juga mengeluhkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya penimbunan jalan yang dilakukan pada akhir Desember.
Masyarakat mengeluh pekerjaan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember justru menimbulkan persoalan baru karena bertepatan dengan musim hujan. Akibatnya, kondisi jalan yang ditimbun tidak membaik, bahkan dinilai semakin rusak.
Ia berharap pemerintah daerah khususnya dinas terkait melakukan evaluasi terhadap pola pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Langkap menegaskan, persoalan ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD agar ke depan pembangunan bisa lebih terencana dan tepat sasaran.
"Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pembangunan. Harapannya tentu agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar tercapai," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
