BORNEONEWS, Palangka Raya – Kalimantan Tengah belum sejahtera dalam arti sesungguhnya, karena masih ada beberapa kendala. Karena itulah Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran berjuang untuk mengentaskan ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju. Gubernur menginginkan, ada pemerataan kesejahteraan, bukan hanya dinikmati kelas atau golongan tertentu.
“Apakah Kalteng sudah maju sejahtera, belum. Sebagian besar hak pengusahaan hutan (HPH) dikuasai asing, keemasan tambang sekian lama ini tetap saja masyarakat kok miskin, berlalu hingga masa keemasan kebun pun tetap saja rakyat sekitarnya miskin. Nah ini juga seputar masalah distribusi ekonomi yang tidak merata dan hanya pihak tertentu. Saya ingin ke depan daerah kaya, masyarakat sejahtera, bukan hanya pejabatnya yang kaya,” kata Sugianto Sabran, Rabu (21/12/2016).
Ia ingin mengurai dan menata masalah pembangunan tersebut guna mengikis ketimpangan ekonomi yang terjadi. Kendala yang menjadi hambatan yang dimaksudkan Sugianto, adalah masalah hulu dari pembangunan yaitu kepastian rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang belum kelar sampai detik ini.
Karena itu ia pun lapor langsung kepada presiden. Pasalnya, ketika akan membangun jalan dan jembatan, atau mengeluarkan desa dari keterisolasian akses, bahkan membangun hutan kerakyatan dan memperluas areal pertanian pun, tersandera dengan peta kawasan atau dengan kata lain menabrak kawasan hutan-non hutan.
Secara teknis ia sebutkan, peraturan daerah (Perda) Kalteng nomor 5/2015 yang awalnya semangat yang diusung adalah pembagian kawasan non hutan sebesar 44% berbanding 56% untuk kawasan hutan, tetapi nyatanya saat diajukan ke pemerintah pusat justru mengecil jadi 18:82% untuk kawasan non hutan. Hal ini menyulitkan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalteng.
“Semestinya pembangunan ini hadir untuk masyarakat luas. Sebaliknya yang terjadi, semangat 44% itu menciut menjadi 18% untuk non kawasan hutan. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana berperang dengan kemiskinan dengan keadaan ini. Selama RTRW belum beres tetap saja akan kesulitan, kuncinya di tata ruang tadi,”
“Mau membangun infrastruktur, tidak bisa karena tabrak kawasan sehingga terus bermasalah. Ini yang membuat kesulitan membangun daerah ini. Pemerinta pusat bilang akan didiskusikan dan oke disegerakan, tapi nyatanya tidak klir sampai sekarang,”tegasnya.
Untungnya, lanjut mantan anggota DPR-RI ini, ada kekuatan dan modal pembangunan di Kalteng yang terus terjaga, yaitu keharmonisan baik antar suku maupun antar agama. “Keharmonisan ini yang harus kita pertahankan. Kalteng harmonis hahkan jadi contoh provinsi lain, ini karena masyarakat memahami filosofi huma betang,”pungkasnya.
Ketua PWI Pusat Margiono malah terperangah dengan kondisi Kalteng yang banyak dikuasai perusahaan asing dan skala besar. Sementara rakyat sekitarnya justru tidak menikmati berlimpahnya aset bernama sumber daya alam (SDA) tadi. “Karena itu, pemimpin Kalteng harus bersatu membuat proyek raksasa, yang namanya pabrik kesejahteraan sosial,” kata Margiono.
Sementara Karni Ilyas pada kesempatan lain mengatakan, hendaknya pembangunan mengusung Manusia paripurna, sehingga bukan untuk dirinya dan kelompoknya tapi semua manusia. “Seperti kata Muhammad SAW, bukan umatku jika membiarkan tetangganya mati kelaparan. jadi tidak melihat siapa dia dan agamanya. Tetapi bantulah dan sejahterakan yang membutuhkan sebagai kewajiban memanusiakan manusia,”kata Karni. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
