BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah Indonesia menangguhkan sementara pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan keputusan tersebut diambil karena pemerintah saat ini memprioritaskan pemantauan situasi konflik serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.
“Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri beberapa hari lalu, seluruh pembahasan dengan Dewan Perdamaian untuk sementara ditangguhkan atau dalam posisi ‘on hold’,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan langkah antisipatif untuk melindungi WNI di kawasan yang terdampak konflik. Selain itu, Kemlu juga memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang dinilai masih dinamis.
Menurut Yvonne, keputusan Indonesia terkait keikutsertaan dalam berbagai mekanisme internasional, termasuk Dewan Perdamaian, akan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
“Semua keputusan akan melihat perkembangan situasi di lapangan serta kepentingan nasional Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menerima berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan bahkan mengakhiri keanggotaannya di Dewan Perdamaian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai pandangan masyarakat.
“Pemerintah tidak antikritik. Kami mendengarkan berbagai masukan sambil mencermati situasi yang berkembang,” kata Nusron saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam.
Meski demikian, pemerintah menilai forum seperti Dewan Perdamaian masih memiliki peran penting sebagai sarana diplomasi untuk mendorong terciptanya perdamaian, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik di Palestina.
ANTARA
