BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan atensi khusus terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini menyusul tren berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang menuntut daerah untuk lebih mandiri secara finansial.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah jajaran direksi BUMD, seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Benama Tingang Jaya (BTJ). Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi visi, misi, serta perencanaan bisnis perusahaan dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tentu berharap BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah mampu memberikan hasil nyata sebagai sumbangan bagi APBD,” ujar Purdiono kepada awak media, Sabtu 7 Maret 2026.
Purdiono memberikan apresiasi atas perkembangan positif yang dicapai oleh Jamkrida Kalteng. Sebagai lembaga penjamin kredit bagi pelaku UMKM dan sektor produktif, Jamkrida dilaporkan telah berhasil membukukan laba.
Namun, Purdiono menjelaskan bahwa laporan resmi baru akan disampaikan pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Mengingat struktur permodalannya berasal dari 14 pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Kalteng sebagai pemegang saham pengendali,” imbuhnya.
Meski mengapresiasi kemajuan yang ada, Purdiono menyayangkan ketidakhadiran perwakilan PT Benama Tingang Jaya dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, ketiga BUMD milik Kalteng seharusnya bekerja dalam satu ekosistem yang solid atau disebutnya sebagai "Tiga Serangkai".
“Semestinya tiga serangkai ini hadir sebagai satu kesatuan. Bank Kalteng berperan sebagai pemodal, Jamkrida sebagai penjamin pinjaman, dan Benama Tingang Jaya menjalankan bentuk usahanya di lapangan,” tegas politisi ini.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I berencana memanggil kembali pihak PT Benama Tingang Jaya untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait program kerja serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Purdiono menegaskan bahwa DPRD Kalteng pada prinsipnya siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan strategis lainnya. Harapannya, penguatan peran BUMD dapat menjadi solusi konkret dalam menutupi celah anggaran akibat penurunan transfer pusat.
“BUMD kita harus benar-benar bisa berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (PATHUR/j)
