BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan 17 unit bus dalam program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2026 untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedy mengatakan program ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman menggunakan transportasi resmi.
“Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini, Pemprov Kalteng kembali memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman,” kata Yulindra Dedy di Palangka Raya, Sabtu, 7 Maret 2026.
Ia menjelaskan program tersebut merupakan arahan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran agar pemerintah daerah terus hadir membantu masyarakat, khususnya pada momen Lebaran.
Sebanyak 17 bus yang disediakan akan melayani keberangkatan dari Kota Palangka Raya menuju enam daerah tujuan, yaitu Sampit, Pangkalan Bun, Pangkoh, Buntok, Muara Teweh, serta Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Rinciannya, rute Palangka Raya–Sampit disiapkan tiga bus dengan kapasitas 105 penumpang. Kemudian rute Palangka Raya–Pangkalan Bun delapan bus dengan kuota 235 penumpang.
Selanjutnya rute Palangka Raya–Pangkoh satu bus dengan kuota 17 penumpang, rute Palangka Raya–Buntok satu bus dengan kapasitas 35 penumpang, serta Palangka Raya–Muara Teweh satu bus dengan kuota 35 penumpang.
Sementara untuk rute Palangka Raya–Banjarmasin disediakan tiga bus dengan kapasitas 108 penumpang.
“Keberangkatan armada direncanakan berlangsung pada 14 hingga 18 Maret 2026 dengan total kuota sekitar 535 penumpang,” jelasnya.
Pendaftaran program mudik gratis ini dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi mitra yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan kontak narahubung dapat dilihat melalui media sosial resmi Dinas Perhubungan Kalteng.
Program mudik gratis tersebut terselenggara melalui kerja sama Pemprov Kalteng dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, perbankan, dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
