BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait menyusul hilangnya tiga warga negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memantau perkembangan proses pencarian para korban.
“Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan BP2MI untuk memonitor perkembangan kasus ini,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Sebelumnya, tiga dari empat anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dilaporkan hilang setelah kapal tugboat Musaffah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat (6/3).
Dalam insiden tersebut, satu WNI dilaporkan selamat namun mengalami luka-luka.
Ketiga WNI yang hilang diketahui bekerja sebagai ABK di kapal Musaffah 2 yang berbendera Uni Emirat Arab (UEA).
Peristiwa meledak dan tenggelamnya kapal tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Iran sebelumnya memutuskan menutup Selat Hormuz setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi dunia. Jalur ini menghubungkan negara-negara produsen minyak utama di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab dengan Teluk Oman dan Laut Arab.
Dalam beberapa waktu terakhir, kawasan tersebut menjadi salah satu titik paling sensitif di Timur Tengah seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel.
Pemerintah Indonesia memastikan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari keberadaan tiga WNI yang masih dinyatakan hilang tersebut.
ANTARA
