BORNEONEWS, Sampit – Upaya optimalisasi pertanian lewat perluasan areal tanam di Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi kendala utama terkait status kawasan, khususnya di wilayah pesisir selatan daerah tersebut.
“Salah satu pertanian, tanaman pangan, perkebunan kelapa dan sebagian sawit. Salah satu yang jadi kendala adalah lahan-lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sebagian masih dalam kawasan hutan," kata Camat Teluk Sampit, Rida Iswandi, Senin, 9 Maret 2026.
Teluk Sampit dikenal sebagai lumbung beras di Kotawaringin Timur karena menjadi kecamatan dengan luas tanaman padi terbesar, terutama di Desa Lampuyang.
Potensi pertanian di wilayah pesisir ini dinilai masih sangat besar untuk dikembangkan. Namun, keterbatasan status lahan menjadi hambatan signifikan.
“Sebagian lahan potensial masih berstatus kawasan hutan produksi, padahal sebagian sudah lama dibuka untuk pertanian masyarakat,” ucapnya.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat enggan memperluas lahan tanam karena khawatir berhadapan dengan masalah hukum. Bahkan upaya peningkatan saluran irigasi yang vital bagi produktivitas pertanian juga mengalami hambatan.
Untuk itu pemerintah kecamatan telah mengajukan usulan alih fungsi kawasan tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan tanpa keraguan hukum.
“Kami mohon dibebaskan sehingga masyarakat tidak ragu melakukan kegiatan di lahan tersebut. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ini juga sebagai upaya kita mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan,” tegasnya
Kepala Desa Lampuyang, Muksin, menambahkan bahwa dari sekitar 8.000 hektare lahan potensial di desanya, sekitar 4.500 hektare sudah digarap dan ditanami padi. Padi yang dipanen menghasilkan gabah kering panen (GKP) rata-rata 4 sampai 5,5 ton per hektare.
Apresiasi kepada Bulog yang telah menyerap hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP, yang turut meningkatkan semangat petani.
Namun selain persoalan status kawasan, petani juga berharap penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.
“Dalam satu hektare itu dibutuhkan 6 sak, berarti untuk dua hektare 12 sak atau tiga kuintal, tapi kami hanya dapat 10 sak dalam satu musim. Kekurangan pupuk tentu berdampak pada produktivitas,” ungkapnya.
Permasalahan ini menjadi fokus perhatian utama untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kotawaringin Timur yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. (DEVIANA/R)
