BORNEONEWS, Nabire - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Muhammad Taufiq menyebut rasio aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Papua tergolong lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Dari 42 kabupaten/kota pada enam provinsi di Tanah Papua, sebanyak 32 daerah memiliki rasio ASN lebih tinggi dibandingkan data nasional,” kata Taufiq saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN Regional Papua yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin 9 Maret 2026.
Ia mengatakan, berdasarkan data BPN dan BPS tahun 2024 rasio ASN di Papua sekitar satu ASN melayani 10 warga, bahkan Kabupaten Waropen dan Supiori memiliki rasio sangat tinggi, 11,64 dan 11,36 ASN melayani 100 penduduk.
Sedangkan secara nasional satu ASN melayani sekitar 50 hingga 54 warga atau 1,7 ASN melayani 100 penduduk.
Dengan jumlah aparatur yang relatif besar dibandingkan jumlah penduduk, seharusnya pelayanan publik di wilayah Papua dapat berjalan lebih optimal.
“Artinya secara logika masyarakat Papua seharusnya lebih makmur karena jumlah ASN banyak dan masyarakatnya relatif sedikit,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah ketimpangan kompetensi ASN di Papua, terutama dalam kemampuan teknis, penguasaan teknologi digital, serta kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Tanah Papua untuk fokus meningkatkan kompetensi aparatur guna memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap rakor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah di wilayah Papua untuk menyamakan persepsi dalam pengembangan kompetensi ASN.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah didorong merumuskan kebutuhan pelatihan ASN, menyinkronkan program pelatihan antar unit pengelola pelatihan, mensosialisasikan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, serta merumuskan solusi atas berbagai persoalan pengembangan sumber daya manusia ASN di wilayah Papua.
Ia juga menegaskan pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal apabila kualitas sumber daya manusia aparatur belum diperkuat.
“Anggaran sebesar apa pun masuk ke Papua, tetapi selama kualitas SDM ASN belum dikembangkan, tentu masyarakat tidak akan benar-benar sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Silwanus Sumule mengatakan sebagai provinsi yang baru terbentuk pada 2022, Papua Tengah memiliki tantangan yang tidak ringan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan efektif.
Menurut dia, kondisi geografis wilayah yang luas serta masih adanya daerah yang terisolasi menuntut aparatur sipil negara memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“ASN memegang peranan yang sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah, sehingga pengembangan kompetensi aparatur menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut dapat lahir berbagai gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di wilayah Papua, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan profesional.
ANTARA
