KUALA KAPUAS –

BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi di daerah sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Senin, 9 Maret 2026.

“Melalui forum High Level Meeting TP2DD ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi sistem transaksi non tunai di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya di Kuala Kapuas, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurutnya, digitalisasi transaksi menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong transformasi digital di daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sekaligus merumuskan strategi peningkatan kinerja TP2DD di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

“Kita berharap melalui pertemuan ini percepatan penerapan sistem transaksi non tunai di daerah dapat semakin optimal,” katanya.

Pertemuan tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi serta sinergi antar pemerintah daerah dalam mendorong implementasi digitalisasi transaksi, baik dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan transparansi, maupun optimalisasi pendapatan daerah.

Kegiatan High Level Meeting TP2DD dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo yang didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, serta dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas Dodo turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas Ahmad M Saribi, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kapuas Marlina.