BORNEONEWS, Jakarta – Indonesia Online Media Forum 2026 mendorong para praktisi media dan pendidik untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menyikapi berbagai krisis global maupun sosial. Forum yang digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 ini mengusung tema “Humanity First: Membangun Perdamaian Berkelanjutan dengan Melindungi Nilai Kemanusiaan”.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 35 peserta yang terdiri dari profesional media serta praktisi pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.
Penyelenggaraan forum ini juga bertepatan dengan momentum peringatan tahunan Deklarasi Perdamaian Dunia dan Pengakhiran Perang (DPCW) yang diperingati setiap 14 Maret. Dalam Pasal 10 DPCW disebutkan pentingnya penyebaran budaya damai melalui peningkatan kesadaran publik, praktik media yang bertanggung jawab, serta pendidikan yang mendorong saling pengertian di tengah keberagaman masyarakat.
Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan media dan akademisi, di antaranya Tuty Purwaningsih dari Jaringan Media Desa Nusantara, Hendry Nursal dari Jambi Daily dan Bicara Jambi, Anang Fadhilah dari Info Banua, serta Prof Dr H Barsihannor dari UIN Alauddin Makassar.
Dalam paparannya, Tuty Purwaningsih menilai perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial yang sehat dan adil.
“Perdamaian sangat ditentukan oleh kesehatan mental dan kondisi psikologis masyarakat. Dalam perspektif perempuan dan anak, faktor seperti budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, hingga pengaruh media juga memengaruhi kondisi tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Hendry Nursal menyoroti fenomena komodifikasi tragedi dalam pemberitaan yang sering terjadi di media. Menurutnya, jurnalis perlu menjaga empati dan tidak hanya berfokus pada sensasi berita.
“Selain mematuhi kode etik jurnalistik, penting bagi jurnalis menempatkan rasa dalam pemberitaan sehingga mampu melihat persoalan dari berbagai sudut, baik korban maupun pelaku,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anang Fadhilah menyoroti maraknya viralisasi informasi di media sosial yang seringkali terjadi tanpa verifikasi. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di tengah situasi krisis.
Dari perspektif pendidikan, Prof Barsihannor menekankan pentingnya pendidikan perdamaian di era post-truth. Menurutnya, lembaga pendidikan perlu membuka ruang dialog serta membangun budaya inklusif melalui kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam sesi diskusi kelompok, peserta forum juga menyoroti pentingnya komunikasi yang santun dan empatik dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pendidik dinilai penting untuk mendorong dialog inklusif serta menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif yang membantu pelajar memahami keberagaman.
Para peserta juga merefleksikan nilai-nilai dalam DPCW serta Kurikulum Pendidikan Perdamaian HWPL yang menekankan penguatan hukum untuk perdamaian, saling menghormati, dan peran aktif masyarakat sipil dalam membangun budaya damai.
Forum kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan budaya damai yang berkelanjutan, mulai dari tingkat individu, komunitas hingga institusi. (*/j)
