BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menilai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 1015/Sampit memberikan dampak positif dalam membuka akses infrastruktur di wilayah pedesaan, khususnya di desa-desa yang masih tergolong tertinggal.
"Kegiatan TMMD ini bersifat fisik maupun non fisik, kita berharap dengan kegiatan ini di desa-desa tertinggal di tempat kita bisa menjadi desa yang secara akses terkait infrastruktur dasar bisa mendukung pendidikan, kesehatan dan lain-lain semuanya berjalan dan semua akhirnya sesuai dengan harapan," kata Staf Ahli Bupati Kotim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rafiq Riswandi, Rabu, 11 Maret 2026.
TMMD ke-127 Kodim 1015/Sampit tahun 2026 dilaksanakan di tiga desa wilayah utara Kotim, yakni Desa Bukit Indah, Desa Tribuana, dan Desa Batu Agung di Kecamatan Telaga Antang. Program ini berlangsung sejak 10 Februari hingga 11 Maret 2026 dan seluruh program telah terealisasi 100 persen.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang lebih baik akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari mempermudah mobilitas warga hingga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Rafiq menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-127 yang dinilai berjalan lancar serta mampu mencapai target yang telah direncanakan.
"Dengan pelaksanaan TMMD ke 127 kita mengucapkan syukur pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik lancar dan sesuai dengan harapan dan target yang ingin dicapai," ujarnya.
Pemkab Kotim, lanjutnya, memberikan penghargaan kepada Kodim 1015/Sampit yang telah melaksanakan program pembangunan tersebut bersama berbagai pihak.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI melalui program TMMD dapat terus berlanjut setiap tahun sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat pembangunan daerah mulai dari desa
"Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kepada Kodim 1015/Sampit. Kita berharap kolaborasi kerjasama ini terus kita jalin setiap tahun di mana kegiatan TMMD ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI. Kolaborasi ini perlu dukungan seluruh stakeholder baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun lapisan masyarakat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
