PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan anggaran pembangunan daerah.

Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Cantik.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan, transparansi anggaran merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Saat ini, akses informasi mengenai penggunaan dana pembangunan telah dipermudah agar publik dapat memantau progres proyek di lapangan secara langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah," katanya, Kamis, 12 Maret 2026.

Upaya ini juga diperkuat dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh pemuda hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Melalui kampanye integritas yang masif, pemerintah berharap para penggerak di tingkat lokal dapat menjadi mata dan telinga dalam mengawal program-program strategis yang sedang berjalan di lingkungan mereka masing-masing.

Fairid meyakini bahwa kontrol sosial yang kuat dari warga adalah instrumen paling efektif dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan.

Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat di tingkat akar rumput akan mempersempit ruang gerak bagi oknum yang berniat menyalahgunakan wewenang atau anggaran pembangunan.

"Selain sebagai fungsi pengawasan, keterbukaan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa memiliki warga terhadap fasilitas publik yang dibangun," ujarnya.

Dengan memahami besaran dan sumber dana pembangunan, masyarakat diharapkan turut menjaga dan merawat aset-aset kota yang telah dibangun melalui hasil pajak dan retribusi daerah. (HENDRI/j)