BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Armada, mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah desa dan pelosok.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Pajak (Samsat) serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.
Menurut Armada, pelayanan publik yang mudah dijangkau menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada jauh dari pusat kota.
"Pelayanan Samsat harus lebih dekat ke masyarakat. Kalau bisa, pelayanan hadir langsung ke desa-desa, tidak hanya di kota-kota besar," ujarnya. Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di beberapa daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Armada mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, layanan digital, hingga pembukaan titik pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.
"Misalnya melalui Samsat keliling atau membuka titik layanan terpadu di kecamatan-kecamatan. Dengan begitu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah," jelasnya.
Armada menambahkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan dinilai sangat penting agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
"Sayang kalau potensi ini tidak digarap dengan serius. Kita butuh sistem pelayanan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat, bukan yang justru membuat mereka kesulitan," ujarnya.
Selain memperluas layanan, ia juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap sistem pelayanan pajak kendaraan. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar langsung masukan dari masyarakat agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat sistem yang kurang efektif. Perlu ada pembenahan secara berkelanjutan agar pelayanan publik semakin baik dan sesuai harapan masyarakat," tegasnya. (PATHUR/Y)
