BORNEONEWS, Jakarta – Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyatakan dukungan terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat, termasuk anggota kabinet dan anggota DPR RI, sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak krisis global.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan siap jika pemotongan gaji dilakukan demi kepentingan negara. Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap upaya Presiden mencari solusi untuk menjaga kesejahteraan rakyat di tengah situasi global saat ini.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menyangkut gaji harus dibahas dan dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” ujar Sahroni.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden. Ia menilai kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari antisipasi dampak krisis global.
Sebagai perbandingan, Presiden menyinggung langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Pakistan. Negara tersebut disebut menerapkan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari per pekan.
Selain itu, langkah penghematan lain yang dilakukan meliputi pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, penghematan BBM kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian pemerintah dalam menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
ANTARA
