BORNEONEWS, Beijing - Kementerian Luar Negeri China menyebut sanksi tidak boleh masuk ke Tiongkok terhadap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berlaku hanya dalam jabatannya sebagai anggota Senat.
"Sanksi tersebut berkaitan dengan pernyataan dan tindakan Rubio terkait China ketika ia menjabat sebagai senator," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin.
Diketahui pada 10 Agustus 2020 pemerintah China menjatuhkan sanksi tidak bisa masuk ke Tiongkok kepada Marco Rubio saat ia masih menjadi senator Partai Republik bersama beberapa orang politisi Partai Republik lain.
Marco Rubio dan para politisi dari Partai Republik tersebut dinyatakan "berusaha mengintervensi urusan dalam negeri China" dengan mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Rubio juga diketahui sebagai pendukung vokal atas gerakan demokrasi Hong Kong pada 2019. Padahal Rubio akan mendampingi Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan mengunjungi China pada 31 Maret - 2 April 2026 dan akan bertemu Presiden Xi Jinping.
Rubio (54), yang pertama kali terpilih menjadi anggota Senat pada 2010, dikenal karena sikap garis kerasnya terhadap Iran, Kuba, Venezuela, dan China.
Di Senat, Rubio termasuk yang paling vokal tentang China, dengan mengatakan negara itu adalah "ancaman yang akan menentukan abad ini." Selain itu, Rubio juga mengambil posisi keras terhadap Iran, Venezuela dan Kuba.
Selain memperingatkan tentang risiko keamanan nasional, Rubio juga berupaya meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2020, Beijing menanggapi kritik Rubio dengan melarangnya memasuki negara tersebut.
Rubio menyampaikan bahwa sebagian besar pertumbuhan China telah mengorbankan AS dan "dalam waktu kurang dari 10 tahun, hampir semua hal yang penting bagi kita dalam hidup akan bergantung pada apakah China akan mengizinkan kita memilikinya atau tidak-- mulai dari obat tekanan darah yang kita konsumsi hingga film apa yang bisa kita tonton."
Ia juga berjanji untuk meningkatkan pertahanan Taiwan, pulau demokrasi berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh Beijing, untuk mencegah "intervensi militer yang dahsyat."
Rubio sebelumnya juga memimpin upaya melarang TikTok, dengan alasan bahwa aplikasi tersebut menyebarkan "propaganda pro-Hamas, anti-Israel" dan menimbulkan "ancaman eksistensial bagi negara kita."
ANTARA
