BORNEONEWS, Sampit – Sebanyak 28.492 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kotawaringin Timur menerima bantuan melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
"Anggaran Kalteng dipotong hampir Rp5 triliun, namun program kesejahteraan tetap kita upayakan berjalan, termasuk penyaluran KHBS. Bahkan untuk pasar murah yang biasanya ditebus Rp10 ribu, hari ini kita gratiskan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Selasa, 17 Maret 2026.
Penyaluran bantuan KHBS maupun bantuan pangan lainnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Data tersebut digunakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan proses verifikasi ulang guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
"DTSEN ini adalah data resmi dari pusat, bukan data pribadi. Namun tetap kita verifikasi agar bantuan yang terintegrasi dengan program kesehatan, pendidikan, bantuan tunai, dan pangan ini tepat sasaran," tambahnya.
Untuk penyaluran di Kotim, bantuan tunai KHBS akan disalurkan melalui Bank Kalteng kepada 28.492 KPM. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan pangan hingga bantuan tunai.
Agustiar menyebutkan, dalam skema KHBS, bantuan pangan diberikan empat hingga enam kali dalam setahun penyaluran. Sementara bantuan tunai disalurkan dua kali dalam setahun dan diharapkan ke depan dapat meningkat menjadi tiga kali.
"Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berkomitmen menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara maksimal," ujarnya.
Ia juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar sebagai penerima KHBS. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap data penerima bantuan.
"Bagi masyarakat yang belum menerima, silakan menyampaikan melalui kanal pengaduan. Data ini akan terus kita evaluasi," katanya.
Selain KHBS, pemerintah provinsi juga menjalankan sejumlah program bantuan lainnya, seperti insentif bagi RT dan RW, guru ngaji, pendeta, hingga ustazah sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi yang menantang. (DEWI PATMALASARI/R)
